Penanganan Serius TBC Sangat Diperlukan

Perlu lebih serius dalam menangani TBC, stunting dan imunisasi. Sebab ketiganya
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sudah berkepanjangan, tak kunjung
tuntas. Untuk itu semua program harus terintegrasi dalam satu rangkaian rencana aksi yang bersinergi. Demikian salah satu rekomendasi pertemuan yang dibacakan Kepala Pusat Analisis dan Determinan Kesehatan, dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes pada akhir pertemuan Rakerkesnas, 7 Maret 2018 lalu di ICE, BSD Tangerang, Provinsi Banten.

Khusus penanganan TBC, untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi, perlu menguatkan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Termasuk pelacakan kasus gizi, pemberdayaan masyarakat melalui kader penanggulangan TBC. Perluasan penemuan kasus pada
kelompok berisiko seperti pada warga binaan rutan/lapas, sekolah berasrama, masyarakat yang tinggal di lingkungan padat kumuh.

“Sedangkan untuk yang belum dinotifikasi dapat melakukan pemantapan pelaksanaan Public Privat Mix dimana peran pimpinan Kadinkes Kabupaten/Kota sangat penting untuk melakukan validasi data kasus TBC di tingkat layanan oleh Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, juga melakukan sosialisasi dan law enforcement tentang kewajiban untuk melaporkan kasus TBC (mandatory notification) yang dirawat sesuai dengan Permenkes No. 67 tahun 2016 merupakan mekanisme yang harus diwujudkan”, kata dr. Trisa.

dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes Kepala Pusat Analisis dan Determinan Kesehatan.

Rekomendasi Kasus TBC :

Akreditasi RS Harus Terkait Pelayanan Kasus TBC
Selanjutnya, sistem akreditasi RS seharusnya dikaitkan dengan: notifikasi kasus TBC dan dilaksanakan pelayanan kasus TBC sesuai standar. Diperlukan regulasi setara Instruksi Mendagri kepada Gubernur/ Bupati/Walikota guna memperkuat Permenkes No. 67 tahun 2016 terkait Notifikasi. Untuk kepatuhan pengobatan TBC perlu pelibatan kader, peran keluarga, petugas Puskesmas sebagai PMO (Pengawas Menelan Obat), pelacakan kasus TBC mangkir oleh Puskesmas. Sebelumnya pengobatan TBS, harus ada pemberian konseling terlebih dahulu.

“Untuk penanggulangan TBC RO (TBC MDR) harus melakukan perluasan pembentukan kelompok
peer group bagi pasien dan mantan pasien MDR, penyediaan rumah singgah bagi pasien MDR, mendorong terlaksananya layanan TBC RO di Rumah Sakit sesuai Kepmenkes No. 350 tahun 2017. Khusus pada kasus yang pengobatannya tidak standar perlu dilakukan upaya yang lebih tepat”,
ujar dr. Trisa

Rekomendasi Kasus Stunting :

Lifecycle
Upaya menurunkan stunting bisa dilakukan melalui pencegahan dan intervensi gizi menggunakan
pendekatan “Lifecycle” utamanya pada remaja melalui transformasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pemberantasan kecacingan, Tablet Tambah Darah, KIE kesehatan bagi calon pengantin, penundaan perkawinan atau kehamilan sampai usia 20 tahun.

Antenatal Care
Khusus, ibu hamil dan ibu menyusui, perlu peningkatan mutu Antenatal care dalam penerapan
sepuluh standar yang harus dilakukan bidan (ANC 10 T). Seluruh ibu hamil melaksanakan kelas ibu hamil, peningkatan cakupan dan compliance tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan kepada seluruh ibu hamil, Ibu menyusui, sehingga kecukupan gizinya terpenuhi.

IMD dan ASI Eksklusif
Untuk bayi 0 – 5 bulan, dipastikan semua bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), mendapatkan ASI Eksklusif, menjamin semua bayi mendapat pelayanan KN1, dan mendapatkan pelayanan dan pemantauan pertumbuhan. Sementara bayi 6 – 23 bulan, harus mendapat ASI,
makanan pendamping ASI, vitamin dan mendapatkan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK.

PAUD HI
Sedang balita 24 – 59 bulan dan prasekolah, dipastikan semua mendapat vitamin A, mendapatkan
pelayanan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK/PAUD, semua balita mendapat Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif (PAUD HI) dan mendapat makanan tambahan.
Sementara untuk BBLR dan/atau pendek mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan stimulasi dini.

Bahan Pangan Lokal
Untuk mendukung pelaksanaan dan intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans gizi, pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan akses air bersih. Menggalakkan home economic set (bahan pangan lokal) untuk PMT anak sekolah, balita dan bumil dengan skema cash for work. Serta perlunya pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi, salah satunya melalui penugasan khusus.

Rekomendasi Cakupan Imunisasi :

Penetapan Perda
Upaya peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, memerlukan langkah law enforcement dengan penetapan peraturan daerah berupa perda dan pergub. Selain itu, perlu membuat komitmen (MoU) dengan 3 OPD terkait (Diknas, Depag dan Dinkes) dan dituangkan dalam satu regulasi (Instruksi/Edaran, Pergub, Perbup dan Perwako). MOU itu berisi antara lain penetapan peraturan daerah mewajibkan imunisasi sebagai syarat administrasi kependudukan, pendidikan, SIM, rekomendasi pencabutan Izin Klinik dan RS,bagi fasilitas kesehatan yang tidak melaporkan data imunisasi.

Validasi Data Dengan Web Based
Komitmen daerah ini akan dapat merubah cakupan yang awalnya merah menjadi kuning. Daerah juga harus melakukan validasi data dengan menggunakan sistem elektronik (web based). Selanjutnya, melibatkan organisasi keagamaan (MUI, MPU) dalam peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya imunisasi. Tak terkecuali, harus bangun kerja sama dengan Lembaga
Penelitian/Akademis untuk melakukan survei lokal.

Sweeping dan DOFU
“Daerah yang tidak mencapai target, harus melakukan pendekatan dengan sweeping dan DOFU
didasarkan dari analisa Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk mengidentifikasi daerah kantong dan mengatasi masalah jangkauan program imunisasi dilakukan ditingkat puskesmas’, ujar dr.Trisa.

Effective Vaccine Management
Untuk peningkatan mutu imunisasi dilakukan penguatan komda KIPI, dengan melaksanakan EVM (Effective Vaccine Management) setiap 6 bulan sekali tingkat provinsi, kab/kota dan puskesmas, guna menjamin kualitas dan kuantitas cold chain. Selanjutnya melaksanakan DQS (Data Quality
Self Asessment) setiap tahun sekali di tingkat provinsi, kab/kota dan puskesmas dan melaksanakan RCA (Rapid Convenience Assessment) untuk memastikan capaian.

Sedangkan penguatan surveilans Penyakit Menular yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dengan peningkatan pelaksanaan surveilans aktif RS dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam upaya mendeteksi dini kasus PD3I. Sistem pencatatan dan pelaporan harus mengakomodir semua unit layanan yang ada, termasuk swasta dengan penerapan kontrol yang baik.

Selanjutnya, rencana aksi daerah akan dibahas pada rapat koordinasi teknis dan atau Rakerkesda yang dilaksanakan di daerah paling lambat minggu kedua April 2018 serta monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada Rapat Koordinasi Operasional Program.

(Disadur dari Mediakom, http://mediakom.sehatnegeriku.com)